--= Sekedar Coretan =--
Hati Perempuan itu ibarat Wi Fi, hanya orang yang mempunyai "Password" yang bisa membukanya. Hati Laki-laki itu ibarat bluetooth, bila dekat dia senantiasa conect, tapi bila berjauhan dia akan "Try to search a new devices"

Rabu, 12 November 2014

PENGEMBANGAN ORGANISASI

Penyempurnaan yang terencana dan menyeluruh baik dalam segi nilai, kaderisasi maupun struktur organisasi, menjadi suatu keniscayaan didalam organisasi. Penyempurnaan di tubuh organisasi itu kita namai dengan "Organization Development"

Pengembangan organisasi bukan hanya disebabkan karena organisasi saat ini kurang baik, namun lebih disebabkan karena tantangan yang semakin hari semakin kompleks. Kompleksitas tantangan tersebut hendaknya kita sikapi dengan arif dan bijak, yakni dengan cara "Al-muhafadzatu ala al-qadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah"

Apabila saat ini kita sering menyaksikan stagnasi organisasi, baik dari sisi kelembagaan maupun pengurus, maka yakinlah pasti disitu ada yang salah. Stagnasi tersebut disebabkan karena keengganan atau bahkan kebingungan dan ketidak-tahuan untuk mengikuti perubahan, karena dianggap sebagai disequilibrium yang pada akhirnya akan menyebabkan patalogi organisasi (organisasi yang sakit).

supaya terhindar dari hal diatas, kita hendaknya secara rutin dan sustinable melakukan strategi dan kerja-kerja organisasi, diantaranya evaluasi, adaptasi, kaderisasi dan inovasi.

Strategi pertama dengan dengan melakukan evaluasi. Evaluasi bertujuan melakukan analisa, pemetaan dan permasalahan, serta menarik pelajaran dari hasil, manfaat, dan dampak dari semua kebijakan dan kegiatan yang telah digariskan dan direncanakan, sejauh mana efektifitasnya dalam mencapai tujuan organisasi.

kedua, adaptasi. Adaptasi hendaknya selalu dilakukan untuk mengimbangi dan mengikuti perkembangan dari lingkungan yang selalu berubah, baik lingkungan fisik maupun lingkungan siosial, sehingga apabila adaptasi tisak selalu kita lakukan kita akan kalah bersaing dalam mendapatkan "resources"

Ketiga adalah Kaderisasi. Kaderisasi adalah proses pendididkan jangka panjang untuk pengoptimalan potensi-potensi kader dengan cara mentransfer dan menanamkan nilai-nilai tertentu, hingga nantinya akan melahirkan kader-kader yang tangguh. Kaderisasi menjadi ruh dari organisasi, apabila kaderisasinya jalan, maka organisasi akan jalan, dan apabila kaderisasi stagnan, yakin beberapa saat kedepan organisasi itu akan bubar.

Strategi yang terakhir adalah dengan melakukan inovasi. Kenapa kita harus berinovasi? jawabannya adalah karena beberapa hal, diantaranya; untuk memenangkan persaingan, melakukan pembaruan, memenuhi permintaan "pasar" dan untuk pengembangan organisasi. Cara berinovasi yang mudah cukup dengan tiga hal, yakni memulai dengan hal-hal yang kecil, lakukan secara terus menerus dan dengan meningkatkan kualitas SDM.

Faktor-Faktor yang Mengebabkan Pengembangan Organisasi

Banyak faktor yang memaksa kenapa organisasi kita harus melakukan perubahan, yakni faktor eksternal dan faktor internal.

Semua factor yang ada di luar organisasi dimana factor tersebut dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi disebut sebagai faktor eksternal. Beberapa faktor internal yang bisa kita identifikasi diantaranya adalah : 1. Kompetisi yang semakin tajam, 2. Perkembangan IPTEK dan 3. Perubahan Lingkungan baik Fisik maupun Sosial.

segala keseluruhan factor yang ada di dalam organisasi dimana factor tersebut dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi disebut sebagai faktor internal. faktor-faktor internal yang kita miliki saat ini yang bisa menyebabkan organisasi kita berkembang adalah: 1) struktur; 2) sistem, aturan dan prosedur; 3) Proses dan saran dan 4) Perubahan dalam organisasi untuk mencocokkan dengan kebutuhan yang ada.


Selasa, 11 November 2014

POLEMIK PENGHAPUSAN KOLOM AGAMA DI KTP

Baru-baru ini, Menteri Dalam Negeri mewacanakan akan menghapus kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP), wacana tersebut muncul dikarenakan banyaknnya kejadian tidak mengenakkan pada pemeluk agama minoritas, misalnya adanya diskriminasi atau bahkan pemaksaan penulisan agama tertentu oleh petugas pencatat kartu tanda penduduk.

Polemik tersebut muncul dikarenakan adanya perbedaan pandangan dari masyarakat, yakni yangg setuju dengan yang menolak rencana tersebut. Dalam Undang-undang Dasar 1945, negara menjamin kemerdekaan tiaap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. dengan kata lain, negara mengatur keberagaaan warganya.

Lalu apa kaitannya penghapusan kolom agama dengan kebebasan beragama? apa gunanya agama harus di cantumkan? ketika pertanyaan tersebut dilontarkan, sebagian teman malah bertanya balik "lantas apa juga manfaatnya tempat tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan dan lainnya mesti dicantumkan? dan kenapa juga isi dari KTP hanya mencantumkan identitas itu (seperti yang tercantum sekarang)?

Kalau saya berpendapat, mungkin kedepan KTP itu cukup saja mencantukman Nomor Identitas atau dengan nama saja seperti halnya kartu ATM bisa nggak ya? jadi Dinas/intansi atau institusi yang berkepentingan terhadap data seseorang cukup dengan men-scann KTP tersebut dan semua data yang dibutuhkan akan muncul. simple kan? hehehe...

Kamis, 04 Juli 2013

REFLEKSI MENJELANG PELANTIKAN BUPATI SUMEDANG

REFLEKSI MENJELANG PELANTIKAN BUPATI SUMEDANG
oleh : Ryan Syaifurrachman*)


Demokrasi membawa dua implikasi, harapan sekaligus kecemasan (Amartya Sen)


Sang pemimpin memang datang dan pergi. Tapi kehadirannya tak pernah persis sebangun dan kemudian memberikan jejak yang menjadi bukti bahwa rakyat di republik ini punya harapan dan cita-cita. Faktanya, sampai detik ini, jalan yang dilalui oleh para pemimpin kita itu seperti melenceng dari cita-cita luhur republik sebagaimana tersurat secara tegas baik dalam Pancasila maupun UUD 45.


Kehidupan rakyat tetap saja merana karena pemimpin dan juga negara seola-olah menjadi sosok yang asing dan sibuk dengan urusannya sendiri. Janji manis beserta bujuk rayunya yang diobral di arena konsolidasi dan diteriakan di mimbar-mimbar kampanye, hilang begitu saja dan menguap menjadi sekadar dusta! Benarlah apa yang dikatakan Nietzsche, “negara adalah monster yang terdingin hatinya, dan dengan dingin pula ia berdusta”.


Dalam diskursus demokrasi dikenal dua buah entitas integral demokrasi, yaitu procedural dan subtansial. Entitas pertama mengacu kepada proses dan entitas kedua berorientasi pada tujuan idiil dari demokrasi itu sendiri. Keduanya bersifat kausalitas dan resiprokal, yaitu berkinlan dan saling mempengaruhi. Baik salah satunya maka baik yang lainnya begitupun sebaliknya.

Pemilukada adalah manisfetasi dari demokrasi procedural dan terciptanya sebuah pemerintahan yang baik (goodgovernance) yang berorientasi pada terkonstruksinya sebuah masyarakat yang sejahtera (welfare state) adalah substansi/tujuuan idiil dari demokrasi itu sendiri.

Pemilukada merupakan ruang kontestansi kepentingan sekaligus kontrak politik awal antara elit politik sebagai calon pemegang otoritas pemerintahan dan rakyat sebagai entitas yang akan diperintah. Sejatinya pemilukada sebagai operasional sistem dari demokrasi melahirkan sosok pemimpin dan pelayan bukan penguasa dan pemerintah. Tapi apa lacur wajah demokrasi kita, termasuk dikabupaten Sumedang tercinta, hingar bingar dan berlimpahan kemewahan tapi menapikan substansi dari demokrasi itu sendiri yaitu kontrak politik dan sosial dalam menciptakan kesejahteraan untuk rakyat sang pemilik kedaulatan. 

Bermilyar – milyar dana yang dihabiskan untuk sebuah pemilukada, tapi ketika seorang pemimpin telah dihasilkan dilegitimasi melalui proses politik pemilukada maka kembali rakyat kecewa, merana dan hanya bisa pasrah dirundung nestapa. Alih – alih melahirkan pemimpin politik dan sosial yang bisa diharapkan membawa perubahan dan kesejahteraan, demokrasi kita dalam hal ini pemilukada hanya bisa menghasilkan pemimpin tipe bandit demokrasi, yang kerjanya hanya memuaskan syahwat kekuasaan dan menumpuk harta walalu diatas penderitaan rakyat sekalipun, seperti pepatah jerman das sein das solen, apa yang diharapkan tak sesuai dengan kenyataan. Sehingga tak berlebihan apabila ada sebagian masyarakat yang mulai bersikap apatis dan memiliki persepsi bahwa sejatinya pemilukada adalah jalan Tuhan dalam memilih wakil setan, sarkastis?? Memang iya tapi begitulah kenyataannya. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan sebagaimana pepatah yunani “vox populi vox dei” hanya dianggap sebagai objek penyerta bahkan objek penderita dari sebuah proses pemilukada sebagai sebuah pesta demokrasi.

Berkaca dari hal diatas maka sebagai bahan renungan bersama tak ada salahnya bahwa kontek perjuangan melawan lupa adalah sebuah gerakan yang harus diusung bersama setelah pemilukada usai dan pemimpin daerah terpilih. Hal ini penting dilakukan untuk sebuah proses pembelajaran bersama bahwa pemilukada adalah sebuah kontrak politik antara elit dengan rakyatnya. Sehingga janji – janji politik yang diumbar dan didengung- dengungkan oleh elit politik dimimbar – mimbar kampanye bukan merupakan sebuah “janji manis dan rayuan gombal” yang dilupkan dan dibiarkan sirna dari ingatan dan memori rakyat. 

Mari kita sama – sama membangun preseden politik yang baik bahwa janji kampanye adalah janji politik yang harus tuntas tertunaikan ketika elit tersebut mendapatkan legitimasi politik dengan menjadi pemenang di arena pemilukada. 

Mari kita menjadikan diri kita dan masyarakat yang lainnya menjadi pembelajar politik yang baik, dan jangan mau dijadikan objek dusta dimusin dusta oleh mesin dusta. Dan jadikan perjuangan melawan lupa pasca momentum pemilukada sebagai media untuk membenahi infrastruktur dan suprastruktur politik di Sumedang kita tercinta. 

Jangan biarkan para pemimpin hasil pemilukada dengan nyamannya menjadi seorang demagog politik yang kerjanya hanya menjadi agitator penipu yang seakan-akan memperjuangkan rakyat padahal semua itu dilakukan demi kekuasaan untuk dirinya. Demagog biasa menipu rakyat dengan janji-janji manis agar dipilih, tapi kalau sudah terpilih tak peduli lagi pada rakyat, bahkan dengan kedudukan politiknya sering mengatas namakan rakyat untuk mengeruk keuntungan.

Besok sumedang tercinta memasuki sejarah baru dengan akan dilantiknya bupati sumedang periode 2013 – 2018. Kami ucapkan selamat!. Semoga dari pemilukada yang telah usai kami sebagai rakyat sumedang bisa mulai membangun harapan ataupun mimpi sekalipun tentang terealisasinya Sumedang yang sejahtera Sumedang yang tandang makalangan bukan Sumedang yang ngarangrangan. 

Kami hanya bisa berharap, walalupun kecemasan kami pun tinggi, karena seperti wajah pemilukada pada umumnya, rakyat lebih banyak kecewa dengan hasil pemilukada. Semoga hal ini tidak terjadi di Sumedang tercinta.

*) Penulis adalah Wakil Ketua DPD KNPI Sumedang Bidang Politik dan Hukum dan HAM, Ketua Presidium Mahasiswa Sumedang dan Ketua Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama Sumedang

Senin, 01 Juli 2013

Agenda Juni 2013

  • 29 : 19.00 Menghadiri Wisuda Khatmil Qur'an PP Al-Hikamussalafiyyah Sukamantri Sumedang
  • 29 : 13.00 Pembukaan Konferwil PW Fatayat NU Jawa Barat di Hotel Puri Khatulistiwa
  • 29 : 09.00 Mengikuti Pelantikan Panwascam Se-Kabupaten Sumedang di Hotel Hegarmanah
  • 27 : Menghadiri Tasyakkur Akhirussanah MTs Plus Al-Hikam dan Pesantren Al-Hikamussalafiyyah Sukamantri Sumedang
  • 24 : Melantik PC IPNU Kabupaten Ciamis
  • 15 : Pelantikan PC IPNU Kabupaten Bandung di kompleks Gedung Ormas Soreang Kabupaten Bandung

Kamis, 13 Juni 2013

Mahasiswa "Makruh" Masuk Partai Politik

Acep K Hidayat Susanto,
(Aktivis Mahasiswa Tahun 2003-2012)
Mahasiswa memang selalu menjadi topik yang  menarik untuk dikupas, membicarakan mahasiswa sama halnya dengan pemuda membicarakan gadis perawan; asyik, seru, membikin geregetan, penasaran dan lain sebagainya.

Ya, mahasiswa memang makhluk perawan, perawan dalam idiologi, perawan dalam idealisme, perawan dalam tatanan nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Tidak salah apabila ada orang yang menyatakan bahwa saat-saat mahasiswa adalah saat yang ideal bagi seseorang untuk di bentuk pola pikir dan pola sikapnya.

Mahasiswa sebagai bagian dari elemen masyarakat, tentunya berkontribusi dalam melakukan berbagai perubahan di negeri ini. Sejarah dengan fakta-faktanya tidak pernah menyangsikan akan hal tersebut, dari mulai era Soekarno, Soeharto sampai saat ini dan masyarakat -walaupun tanpa konsensus- telah sepakat menyandangkan gelar "Agent of Change" kepada mahasiswa.

Mahasiswa bergerak berdasarkan nilai yang mereka fahami dan mereka yakini. Nilai tersebut mereka dapaatka (bersambung)

Sabtu, 01 Juni 2013

Agenda Mei 2013

  • 25-26 : Menghadiri acara Lakmud PC IPNU Kabupaten Sumedang di Sekre GP Ansor
  • 24 : Menghadiri Pelantikan PC IPNU Kota Tasikmalaya di gedung NU
  • 20 : Audiensi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
  • 18-19 : Menghadiri Kegiatan Diklatama CBP IPNU Kabupaten Karawang di Buper Kecamatan Tegalwaru

Jumat, 31 Mei 2013

Sang Kyai, Kado Spesial Harlah NU ke 90

Poster Film Sang Kyai
Peringatan haru lahir (harlah) Nahdlatul Ulama ke-90 kali ini terasa begitu semarak, betapa tidak, diluncurkannya film Sang Kyai yang menceritakan sejarah perjuangan Hadratusy Syaikh KH. Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Jamiyyah Nahdlatul Ulama dalam memperjuangkan kedaulatan NKRI menjadi kado yang sangat istimewa bagi NU. Kesemarakan ini tentunya bukan hanya dirasakan oleh warga Nahdliyyin (sebutan bagi warga NU), tetapi dirasakan juga oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Dalam film tersebut sangatlah jelas tersurat dan tersirat, bahwa Peristiwa Sepuluh November yang dijadikan hari pahlawan adalah peristiwa bersejarah yang berawal dari Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama.

Selain itu, diceritakan pula bahwa Pendudukan Jepang ternyata tidak lebih baik dari Belanda. Jepang mulai melarang pengibaran bendera merah putih, melarang lagu Indonesia Raya dan memaksa rakyat Indonesia untuk melakukan Sekerei (menghormat kepada Matahari). KH Hasyim Asyari sebagai tokoh besar agamis saat itu menolak untuk melakukan Sekerei karena beranggapan bahwa tindakan itu menyimpang dari aqidah agama Islam. Menolak karena sebagai umat Islam, hanya boleh menyembah kepada Allah SWT. Karena tindakannya yang berani itu, Jepang menangkap KH Hasyim Asyari.

KH Wahid Hasyim, salah satu putra beliau mencari jalan diplomasi untuk membebaskan KH Hasyim Asyari. Berbeda dengan Harun, salah satu santri KH Hasyim Asyari yang percaya cara kekerasanlah yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Harun menghimpun kekuatan santri untuk melakukan demo menuntut kebebasan KH Hasyim Asyari. Tetapi harun salah karena cara tersebut malah menambah korban berjatuhan.

Dengan cara damai KH Wahid Hasyim berhasil memenangkan diplomasi terhadap pihak Jepang dan KH Hasyim Asyari berhasil dibebaskan. Ternyata perjuangan melawan Jepang tidak berakhir sampai disini. Jepang memaksa rakyat Indonesia untuk melimpahkan hasil bumi. Jepang menggunakan Masyumi yang diketuai KH. Hasyim Asy'ari untuk menggalakkan bercocok tanam. Bahkan seruan itu terselip di ceramah sholat Jum'at. Ternyata hasil tanam rakyat tersebut harus disetor ke pihak Jepang. Padahal saat itu rakyat sedang mengalami krisis beras, bahkan lumbung pesantren pun nyaris kosong. Harun melihat masalah ini secara harfiah dan merasa bahwa KH. Hasyim Asy'ari mendukung Jepang, hingga ia memutuskan untuk pergi dari pesantren.

Jepang kalah perang, Sekutu mulai datang. Soekarno sebagai presiden saat itu mengirim utusannya ke Tebuireng untuk meminta KH HAsyim Asyari membantu mempertahankan kemerdekaan. KH Hasyim Asyari menjawab permintaan Soekarno dengan mengeluarkan Resolusi Jihad yang kemudian membuat barisan santri dan masa penduduk Surabaya berduyun duyun tanpa rasa takut melawan sekutu di Surabaya. Gema resolusi jihad yang didukung oleh semangat spiritual keagamaan membuat Indonesia berani mati.

Di Jombang, Sarinah membantu barisan santri perempuan merawat korban perang dan mempersiapkan ransum. Barisan laskar santri pulang dalam beberapa truk ke Tebuireng. KH Hasyim Asyari menyambut kedatangan santri- santrinya yang gagah berani, tetapi air mata mengambang di matanya yang nanar.

Film Sang Kyai bukan hanya menyuguhkan tontonan yang berkualitas, tetapi juga tuntunan untuk membakar kembali semangat nasionalis dan religius.

Selasa, 16 April 2013

PERMASALAHAN TEKNIS DI LAPANGAN DAN SOLUSINYA DALAM PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL 2013

1.    Apakah peserta UN yang hamil atau sedang tersangkut masalah hukum berhak mengikuti UN?
Peserta UN yang hamil atau sedang tersangkut masalah hukum berhak mengikuti UN. Kelulusan yang bersangkutan dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan guru dengan mengacu kepada kriteria kelulusan yang ada di dalam POS UN tahun 2013.

2.    Bagaimana jika ada kesalahan soal dalam distribusi, misalnya soal untuk provinsi A dikirim ke provinsi B?
Dengan adanya pencetakan naskah secara terpusat seperti sekarang ini, kemungkinan kecil akan terjadi kesalaan distribusi soal. Namun, jika hal itu terjadi, maka Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dari perguruan tinggi di wilayah tersebut menghubungi pihak percetakan untuk menggantikan dengan naskah soal yang benar dan dibuatkan berita acara. Tanggungjawab pertecetakan adalah mengirimkan naskah UN ke tempat tujuan yang benar.

3.    Bagaimana pelaksanaan UN bagi peserta Tuna Netra yang tidak mendapatkan soal UN dalam bentuk Braille?
Bagi peserta Tuna Netra yang tidak mendapatkan soal UN dalam bentuk Braille, akan didampingi oleh guru pengawas untuk membacakan soal ujian. Untuk itu akan ada penambahan waktu 40 menit dengan jedah waktu 30 menit antar mata pelajaran.

4.    Bagaimana jika ada kekurangan/kerusakan naskah soal dan LJUN di ruang ujian?

a.    Jika terjadi kekurangan naskah soal dan LJUN di ruang ujian, maka diberikan satu set naskah soal dan LJUN cadangan yang terdapat di ruang lain atau sekolah/madrasah yang terdekat.

b.    Jika sebelum UN dimulai dan diketahui ada kekurangan naskah soal dan LJUN dalam jumlah yang banyak dan naskah soal dan LJUN cadangan tidak mencukupi, maka penyelenggara UN Tingkat Satuan Pendidikan diperbolehkan memfotokopi sesuai jumlah yang diperlukan. Pada saat proses fotokopy, siswa tetap menunggu sampai soal yang difotokopi datang, kemudian mereka memulai UN secara bersamasama. Pada saat memotokopi naskah, supaya diperhatikan naskahnya lengkap sepasang antara LJUN dengan naskah soalnya sehingga barcode di naskah soal sesuai dengan barcode di LJUN.

c.    Jika di sekolah atau wilayah tersebut tidak ada mesin fotokopi, maka siswa yang tidak mendapatkan naskah soal UN diberi soal yang sudah dikerjakan oleh temannya dan jawaban ditulis di kertas kosong sebagai pengganti LJUN. Selanjutnya soal dan jawaban dibawa ke tempat pemindaian (PTN) untuk dipindah ke LJUN dengan dibuatkan berita  acara. Dalam hal ini, di tempat pemindaian harus sudah disiapkan LJUNnya dan petugas pemindaian harus sudah dicoaching sebelumnya bagaimana mengantisipasi kejadian seperti ini.

d.    Jika di tengah-tengah pelaksanaan ujian peserta ujian menggunakan hapusan kemudian LJUNnya rusak atau robek, maka peserta ujian harus diberikan pasangan naskah soal dan LJUN yang baru. Peserta ujian tidak harus mengulang atau mengerjakan kembali soal-soal yang sudah dikerjakannya, tetapi cukup mengerjakan soal nomor berikutnya pada naskah soal (tidak pada LJUN) atau pada kertas kosong (HVS). Soal dan jawaban dikumpulkan dan dikirim ke tempat pemindaian. Kejadian ini harus dituangkan dalam berita acara. Sebelum pemindaian, petugas pemindai akan memindahkan jawaban tersebut ke LJUN terlebih dahulu. Kejadian ini dibuatkan berita acara di tempat pemindaian.

5.    Bagaimana jika ada peserta UN yang memperoleh naskah soal/LJUN yang cacat atau rusak?
Peserta UN yang memperoleh naskah soal/LJUN yang cacat atau rusak, maka naskah soal dan LJUN tersebut diganti dengan satu set naskah soal dari naskah soal/LJUN cadangan di ruang ujian atau ruang lain atau sekolah lain.

6.    Bagaimana penempatan peserta dalam ruang ujian jika ada yang kurang dari 20 peserta?
a.    Jika peserta UN di sekolah/madrasah sudah dibagi menjadi 20 peserta untuk setiap ruang ujian dan masih ada kelebihan < 5 (lima) peserta, maka pembagian peserta ujian di dalam ruang ujian diatur sebagai berikut:
                                                            Jumlah
Peserta    Ruang 1    Ruang 2
21           10           11
22           10           12
23           10           13
24           10           14
25           10           15
b.    Jika kelebihan peserta > 6 siswa, maka peserta tersebut ditempatkan dalam satu ruang tersendiri.

7.    Apa tindakan yang diambil jika terjadi pelanggaran POS UN oleh peserta UN atau pengawas ruang ujian?

a.    Untuk jenis pelanggaran ringan, cukup diberi peringatan secara lisan.

b.    Untuk jenis pelanggaran sedang dan berat, pengawas satuan pendidikan atau penyelenggara UN tingkat satuan pendidikan melaporkan temuan tersebut ke Posko UN untuk ditindaklanjuti.

c.    Laporan harus disertai dengan data-data dan bukti-bukti yang valid, akurat, dan dapat dipercaya.

8.    Untuk daerah terpencil yang sarana transportasinya terbatas, pengawas satuan pendidikan tidak bisa menyerahkan LJUN dari satuan pendidikan ke Perguruan Tinggi setiap hari. Apa yang harus dilakukan?
Dalam kondisi seperti itu, LJUN dapat disimpan di titik simpan soal terakhir sampai hari terakhir UN dengan pengamanan dari Kepolisian. Selanjutnya pengawas menyerahkan LJUN tersebut ke perguruan tinggi pada hari terakhir ujian dengan mempertimbangkan keberadaan sarana transportasi di wilayah tersebut.

9.    Apa yang harus dilakukan jika LJUN tidak dapat dipindai?
Petugas mengecek dan memastikan apakah masalah tersebut disebabkan oleh kerusakan mesin pemindai (scanner) atau disebabkan oleh LJUN. Jika kesalahan pada alat pemindai, maka perlu diperbaiki. Jika kesalahan pada LJUN maka perlu diteliti apakah ada kesalahan pengisian oleh peserta didik atau ada sebab lain. Petugas pemindai perlu membuat solusi atas masalah tersebut, misalnya menghitamkan jawaban siswa yang tidak terbaca, dan dituangkan dalam berita acara.


Sumber : http://bsnp-indonesia.org/id/bsnp/wp-content/uploads/2013/04/Draf-9-April-Strategi-Penanganan-Masalah-UN-.pdf